Resensi Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck

Judul Film                   : Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Sutradara                     : Sunil Soraya

Tanggal Dirilis            : 19 Desember 2013

Genre                           : Roman

Pemeran Utama           : Pevita Pearce sebagai "Rangkayo" Hayati

  Herjunot Ali sebagai Zainuddin

  Reza Rahadian sebagai Aziz

Pemeran Pendukung   : Randy Danistha sebagai Muluk

  Arzetti Bilbina sebagai Ibu Muluk

  Kevin Andrean sebagai Sophian

  Jajang C. Noer sebagai Mande Jamilah

  Niniek L. Karim sebagai Mak Base

  Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto sebagai Datuk Hayati

  Gesya Shandy sebagai Khadijah

  Femmy Prety

  Dewi Agustin

Penulis Asli                 : Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)

Durasi                          : 120 menit

Studio                          : Soraya Intercine Films

Sinopsis

Nusantara 1930, dari tanah kelahirannya Makasar, Zainuddin berlayar menuju tanah kelahiran ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Diantara keindahan ranah negeri Minangkabau ia bertemu Hayati, gadis cantik jelita, bunga di persukuannya. Kedua muda mudi itu jatuh cinta. Apa daya adat dan istiadat yang kuat meruntuhkan cinta suci mereka berdua. Zainuddin hanya seorang melarat tak berbangsa, sementara Hayati perempuan Minang keturunan bangsawan.

Lamaran Zainuddin ditolak keluarga Hayati. Hayati dipaksa menikah dengan Aziz, laki-laki kaya berbangsa yang ingin menyuntingnya. Perkawinan harta dan kecantikan mematahkan cinta suci anak manusia. Zainuddin pun memutuskan untuk berjuang, pergi dari ranah minang dan merantau ke tanah Jawa demi bangkit melawan keterpurukan cintanya. Zainudin bekerja keras membuka lembaran baru hidupnya. Sampai akhirnya ia menjadi penulis terkenal dengan karya-karya mashyur dan diterima masyarakat seluruh Nusantara.

Tetapi sebuah kenyataan kembali datang kepada diri seorang Zainuddin, di tengah gelimang harta dan kemashyurannya. Dalam sebuah pertunjukan opera, Zainuddin kembali bertemu Hayati, kali ini bersama Aziz, suaminya. Perkawinan harta dan kecantikan bertemu dengan cinta suci yang tak lekang waktu. Pada akhirnya kisah cinta Zainuddin dan Hayati menemui ujian terberatnya, dalam sebuah tragedi pelayaran kapal Van Der Wijck.

Kelebihan

Film ini menyajikan kisah yang diadaptasi dari novel angkatan klasik yang dikemas dengan menarik dan tetap mempertahankan unsur-unsur ethnic yang terkandung, seperti dialog antartokoh yang menggunakan bahasa daerah. Terutama Zainuddin yang berlogat Bugis. Film ini juga menyajikan suasana khas tahun 30-an dengan menggunakan pemeran figuran asing dan didukung dengan properti seperti uang, kendaraan, dan ejaan ala tahun 30-an.  Unsur komedi dan humor juga sedikit ditaburkan pada beberapa adegan sehingga penonton tidak bosan.

Kekurangan

Penggunaan logat asli Bugis yang diperankan oleh Zainuddin memang mempertahankan ciri ethnic yang terkandung, hanya saja logat yang diucapkan terdengar kurang natural dan malah terkesan lucu. Bahkan di saat-saat sedih pun, penonton menjadi tertawa ketika mendengar logat Zainuddin. Selebihnya  sudah baik dan hampir sempurna.

Kesimpulan

Film-film sejenis ini yang diadaptasi dari novel roman angkatan 20-an, 30-an, dan angkatan lainnya memang sebaiknya diproduksi. Apalagi dengan diadaptasinya roman-roman klasik menjadi film dapat menambah wawasan masyarakat Indonesia tentang sastra Indonesia berupa roman-roman klasik – yang terkesan membosankan untuk dibaca.  Dengan dibuatnya menjadi film, justru akan lebih menarik minat masyarakat untuk mengetahui sastra Indonesia tanpa harus membaca buku roman-roman klasik yang terkadang terkendala akan bahasa dan ejaan yang tetap dipertahankan pada novel-novel klasik.

Penilaian Film

Tenggelamnya Kapal Van der wick adalah film-film yang bergenre roman  dimana sejenis ini yang diadaptasi dari novel roman angkatan 20-an, 30-an, dan angkatan lainnya memang harusnya di produksi. Film ini mengisahkan tentang cinta yang tak sampai disebabkan oleh perbadaan adat istiadat dan tidak direstui oleh orang tua. Penilaian  dari cerita ini banyak pesan moral yang tercantum, diantaranya jangan membedakan tentang adat dan budaya pada masing-masing daerah.

MENGUNJUNGI MUSEUM ANGKUT

 Senin pagi tanggal 2 Agustus 2015 saya dan teman teman mengunjungi salah satu tempat yang terkenal di daerah kota Batu,Malang.Perjalanan saya dimulai dari Gondanglegi menuju museum Angkut dengan menggunakan kendaraan minibus yang memerlukan waktu tempuh sekitar 2jam. Dalam perjalan kami melihat pohon tebu yang begitu tinggi dan siap dipanen,lalu kami terjebak macet dikarenakan banyaknya kendaraaan besar melintas begitu lambat. kemudian kami menyempatkan ke supermarket untuk perbekalan dijalan dan juga dalam perjalanan kami berfoto selfie.

Tak terasa akhirnya kami pun tiba di Museum Angkut.kami pun turun dari kendaraan  untuk menuju pintu masuk museum itu,lalu kami membeli tiket dengan harga cukup mahal yaitu Rp60.000 dan diberikanlah sebuah gelang sebagai bukti masuk,kami melihat bermacam-macam kendaraan yang langka.dan mempunyai nilai jual yang tinggi.Disini saya mau memberikan foto kendaraan yg di museumkan.

 Setelah kami lelah mengelilingi museum angkut ini kami memutuskan untuk mencari  makan dan menuju pulang,Begitulah akhir perjalanan yang tak terlupakan dan pengalaman pertama saya jalan-jalan di kota Batu.Sekian dari akhir cerita yg dapat saya paparkan.

Jenis-Jenis Paragraf : DESKRIPSI

Jenis-jenis paragraf

Dalam tata bahasa merupakan hasil dari pikiran pokok dari sebuah karangan yang selanjutnya dikembangkan menjadi karya tulis yang baik. Macam-macam paragraf yang diketahui ada 5 yaitu:

1. Paragraf Argumentasi
2. Paragraf Deskripsi
3. Paragraf Eksposisi
4. Paragraf Persuasi
5. Paragraf Naratif

  Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri benda objek yang dideskripsikan oleh penulis. Berikut ciri-cirinya: 

1. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu.
2. Melibatkan panca indra (pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan).
3. Menjelaskan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan                kepribadian secara terperinci.
4. Banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat.

Contoh :

Sebuah rumah yang terletak di daerah jakarta Timur yang berukuran 50m X 50m itu sangat strategis di tempati. Warna dinding rumahnya yang berwarna biru muda dan banyak tumbuhan di samping rumahnya yang begitu nyaman dan indah dilihatnya. Terdapat 3 buah sofa empuk berwarna coklat dan 1 buah meja di ruang tengah. Sebuah tv yang berukuran 42inch diruang keluarga yang memberikan kesan kekeluargaan.

Jenis-Jenis Paragraf : ARGUMENTASI

Jenis-jenis paragraf

Dalam tata bahasa merupakan hasil dari pikiran pokok dari sebuah karangan yang selanjutnya dikembangkan menjadi karya tulis yang baik. Macam-macam paragraf yang diketahui ada 5 yaitu:

1. Paragraf Argumentasi
2. Paragraf Deskripsi
3. Paragraf Eksposisi
4. Paragraf Persuasi
5. Paragraf Naratif

  Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang mengandung pendapat – pendapat pribadi penulisnya tentang suatu permasalah yang terjadi disertai dengan data atu bukti untuk memperkuat pendapat tersebut. Berikut ciri-cirinya:

1. Mengemukakan ide tentang suatu permasalahan yang sedang hangat – hangatnya terjadi di        dalam masyarakat.

2. Berisi tentang pendapat – pendapat penulis yang dijabarkan dengan sangat jelas dan disertai      dengan bukti berupa data, fakta, maupun contoh.

3. Pendapat – pendapat yang disampaikan harus jernih, sehat, kritis atau logis.

4. Data – data yang disajikan berupa hasil dari sebuah observasi atau pengamatan. Dengan kata     lain, bukan data asal – asalan.

5. Menyajikan kesimpulan di akhir paragraf berupa inti dari permasalahan tersebut.

Contohnya :

Narkoba mengandung beberapa zat – zat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya adalah zat addiktif. zat inilah yang akan menggangu sistem saraf kita. Zat addiktif yang telah masuk ke dalam tubuh akan menuntut otak untuk terus mengkonsumsinya. Akibatnya, para pengkonsumsi narkoba akan menjadi sakaw dan dapat menggunakan secara terus-menerus

Sumber : http://www.kelasindonesia.com/2015/05/4-contoh-paragraf-argumentasi-sebab-akibat-dan-ciri-cirinya.html 

Jenis-Jenis Paragraf : PERSUASI

Jenis-jenis paragraf

Dalam tata bahasa merupakan hasil dari pikiran pokok dari sebuah karangan yang selanjutnya dikembangkan menjadi karya tulis yang baik. Macam-macam paragraf yang diketahui ada 5 yaitu:

1. Paragraf Argumentasi
2. Paragraf Deskripsi
3. Paragraf Eksposisi
4. Paragraf Persuasi
5. Paragraf Naratif

   Pengertian paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Berikut ciri-cirinya :

1. Merupakan jenis paragraf campuran yang memiliki dua kalimat utama pada bagian awal dan akhir         paragraf.

2. Paragraf persuasi bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang dikatakan oleh penulis     di dalam tulisannya.

3. Agar pembaca mau mengikuti apa yang dikatakan oleh penulisnya, paragraf ini menyajikan alasan –     alasan pendukung berupa fakta, maupun opini yang meyakinkan.

Contohnya : 

Sebentar lagi pemilihan umum (Pemilu) tiba. Ayo gunakan hak pilih kita untuk memilih calon presiden yang terbaik untuk Negara ini. Ingat, masa depan Negara kita 5 tahun ke depan bergantung dengan pilihan Anda pada tangga 1 juni 2015. Jangan sampai Anda golput atau hak suara Anda akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah ajak semua saudara, teman adik dan kakak untuk datang ke TPU untuk menggunakan hak pilihnya. Ingat jadilah pemilih yang baik.

Sumber : http://www.kelasindonesia.com/2015/03/pengertian-contoh-paragraf-persuasi-beserta-ciri-dan-jenisnya.html

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. 

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Istilah “sengketa internasional” (International disputes) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara Negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain.

Persengketaan bisa terjadi karena :
1. Kesalahpahaman tentang suatu hal.
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.
4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.

Cara - Cara Pentelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan)

Tujuan memperkarakan suatu sengketa: 

1.       adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan,    

 2.     dan pemecahannya harus cepat (quickly), wajar (fairly) dan murah (inexpensive)

Cara-cara Penyelesaian Sengketa diantaranya :

 Negosiasi (Perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, tidak melibatkan pihak ketiga, dan diantara keduanya tidak ada lagi berselisih paham setelah mendapatkan keputusan penyelesaian sengketanya, serta keduanya saling menerima kesepakatan yang diambil tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dimana keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.

Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Arbitrase

Arbitrase adalah sebagai salah pranata penyelesaian sengketa (disputes) perdata (pivate) diluar pengadilan (non-litigation) dengan dibantu oleh seorang atau beberapa orang pihak ketiga (arbiter) yang bersifat netral yang diberi kewenangan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi.

Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrase dan Ligitasi

Untuk Perundingan:

     1. yang mengatur ialah para pihak itu sendiri

     2. prosedurnya informal

     3. jangka waktunyan 3-6 minggu

     4. biayanya murah

     5. aturan pembuktianya tidak perlu

Untuk Arbitrasi

    1. yang mengatur ialah arbiter

    2. prosedurnya agak formal sesuai dengan rule

    3. jangka waktunya agak cepat

    4. biayanya terkadang sangat mahal

    5. pembktianya agak formal

Untuk Ligitasi

   1. yang mengatur ialah hakim

   2. prosedurnya sangat formal

   3. jangka waktunya lama

   4. biayanya sangat mahal

   5. pembuktianya sangat formal

    Sumber :

      http://www.pn-labuha.go.id/index.php/layanan-publik/mediasi/pengertian-mediasi

      http://penebar-swadaya.net/blog/pengertian-arbitrase/

      http://muhamadfauzan91.blogspot.com/2011/04/pengertian-sengketa.html   

      http://juwita-art.blogspot.com/2013/03/pengertian-sengketa-internasional.html

      http://yuarta.blogspot.com/2011/03/cara-cara-penyelesaian-sengketa.html

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pengertian

Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan  jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat (curang) adalah suatu persaingan antara pelakuusaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli,’Persaingan curang (tidak sehat ) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatanproduksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha’.

Asas dan Tujuan Antimonopoli dan Persaingan Usaha

Asas

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan

Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

 Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli

 Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang undang ini tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas,tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.

 Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :

1)      Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

2)      Monopsoni

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal,sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

3)      Penguasaan pasar

Di dalam UU no.5/1999 Pasal 19,bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;

d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4)      Persekongkolan

Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 angka 8 UU No.5/1999).

5)      Posisi Dominan

Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

6)      Jabatan Rangkap

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

7)      Pemilikan Saham

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

8)      Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

Perjanjian yang dilarang dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha

Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut :

1.     Oligopoli

2.    Penetapan harga

3.    Pembagian wilayah

4.    Pemboikotan

5.    Kartel

6.    Trust

7.    Oligopsoni

8.    Integrasi vertikal

9.    Perjanjian tertutup

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Hal-hal yang Dikecualikan dalam UU Anti Monopoli 

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari:

(a) Oligopoli

(b) Penetapan harga

(c) Pembagian wilayah

(d) Pemboikotan

(e) Kartel

(f) Trust

(g) Oligopsoni

(h) Integrasi vertical

(i) Perjanjian tertutup

(j) Perjanjian dengan pihak luar negeri

2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

(a) Monopoli

(b) Monopsoni

(c) Penguasaan pasar

(d) Persekongkolan

3. Posisi dominan, yang meliputi :

(a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing

(b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi

(c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar

(d) Jabatan rangkap

(e) Pemilikan saham

(f) Merger, akuisisi, konsolidasi

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha  

Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

sumber :

http://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat/ 

http://gabrielsebastian100.blogspot.com/2013/07/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html 

https://www.academia.edu/7231490/MAKALAH_ANTI_MONOPOLI_DAN_PERSAINGAN_CURANG_A  

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

Pengertian konsumen

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau sese orang yangmenggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berststus sebagai pemakai barang dan jasa.

Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen :

• Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

• Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

• Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

• Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

• Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

 Tujuan perlindungan konsumen :

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

• Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
• mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
• Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
• Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
• Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
• Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen adalah :

• Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
• Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
• Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
• Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
• Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
• Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
• Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
• Membayar dengan nilai tukar yang disepakati
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut 

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah :

• Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik;
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaiakan hukum sengketa konsumen;
• Hak untuk rehabilitasi nama baik apbila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

 Kewajiban pelaku usaha adalah :

• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
• Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
• Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian  dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto,dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran
Pasal 9
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor , persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu
d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti
(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan
(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut
Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. penggunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa
Pasal 11
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
b. menyatakan barang dan/ataujasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral
Pasal 12
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan
Pasal 13
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain
Pasal 14
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen
Pasal 16
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
b. tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan/atau prestasi
Pasal 17
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
d .tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/ atau jasa;
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran ikian yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Hukum tentang tanggung jawab produk ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum tetapi diimbuhi dengan tanggung jawab mutlak (strict liability), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku. Dalam kondisi demikian terlihat bahwa adagium caveat emptor (konsumen bertanggung jawab telah ditinggalkan) dan kini berlaku caveat venditor (pelaku usaha bertanggung jawab).

Istilah Product Liability (Tanggung Jawab Produk) baru dikenal sekitar 60 tahun yang lalu dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat, sehubungan dengan dimulainya produksi bahan makanan secara besar-besaran. Baik kalangan produsen (Producer and manufacture) maupun penjual (seller, distributor) mengasuransikan barang-barangnya terhadap kemungkinan adanya resiko akibat produk-produk yang cacat atau menimbulkan kerugian tehadap konsumen.

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (tangible goods), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun dalam kaitan dengan masalah tanggung jawab produser (Product Liability) produk bukan hanya berupa tangible goods tapi juga termasuk yang bersifat intangible seperti listrik, produk alami (mis. Makanan binatang piaraan dengan jenis binatang lain), tulisan (mis. Peta penerbangan yang diproduksi secara masal), atau perlengkapan tetap pada rumah real estate (mis. Rumah). Selanjutnya, termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tapi juga termasuk komponen suku cadang.

Tanggung jawab produk (product liability), menurut Hursh bahwa product liability is the liability of manufacturer, processor or non-manufacturing seller for injury to the person or property of a buyer third party, caused by product which has been sold. Perkins Coie juga menyatakan Product Liability: The liability of the manufacturer or others in the chain of distribution of a product to a person injured by the use of product

Dengan demikian, yang dimaksud dengan product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.

Sanksi

Sanksi Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen

Sanksi Perdata :

•Ganti rugi dalam bentuk :

-Pengembalian uang atau

-Penggantian barang atau

-Perawatan kesehatan, dan/atau

-Pemberian santunan

•Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

Sanksi Administrasi :

maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

Sanksi Pidana :

•Kurungan :

Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar -rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b,c, dan e dan Pasal 18

-Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1)huruf d dan f

•Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit  berat, cacat tetap atau kematian

•Hukuman tambahan , antara lain :

-Pengumuman keputusan Hakim

-Pencabuttan izin usaha;

-Dilarang memperdagangkan barang dan jasa ;

-Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa;

-Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat .


sumber :
https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-konsumen/
http://adimanpangaribuan.blogspot.com/2012/06/pengertian-konsumen.html
http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/konsumen/asiamaya_uu_perlindungan_konsumen_babIV.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen