PERBANDINGAN NEGARA DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS & SOSIALIS

Negara Sosialis : Salah satunya yaitu India

Ekonomi di India

            India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang dan ke-4 terbesar dalam Paritas Daya Beli (PPP). Dia memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003. Dikarenakan populasinya yang besar, namun pendapatan per kapita India berdasarkan PPP hanya AS$3.262, berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Cadangan pertukaran asing India sekitar AS$143 milyar. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara ini dan juga merupakan rumah dari Reserve Bank of India dan Bombay Stock Exchange. Meskipun seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah kelas menengah yang besar telah muncul karena cepatnya pertumbuhan dalam industri teknologi informasi.

            Ekonomi India dulunya banyak tergantung dari pertanian, namun sekarang ini hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahan berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Kebanyakan daerah industri India berpusat di kota-kota utamanya. Tahun-tahun belakangan ini, India telah muncul sebagai salah satu pemain terbesar dalam perangkat lunak dan business process outsourcing, dengan pendapatan sekitar AS$17,2 milyar pada 2004-2005. Dan ada juga banyak industri skala kecil yang meyediakan lapangan kerja yang stabil bagi penduduk di kota kecil dan pedesaan.

            Meskipun India hanya menerima sekitar tiga juta pengunjung asing setiap tahun, pariwisata tetap penting tapi masih sumber pendapatan nasional yang belum berkembang. Pariwisata menyumbangkan 5,3 persen dari PDB India. Partner perdagangan utama India termasuk Amerika Serikat, Jepang, Republik Rakyat Cina dan Uni Emirat Arab.

            Ekspor utama India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi, hasil teknik, kimia, dan hasil kulit sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk, kimia. Pada tahun 2004, total ekspor India berjumlah AS$69,18 milyar sedangkan impor sekitar AS$89,33 milyar

Pertumbuhan Ekonomi India Ditopang Oleh Kemajuan Teknologi dan SDM

            Kemajuan dan gencarnya para korporasi India telah ditopang oleh kemajuan yang mendasar di bidang teknologi dan sumber daya manusianya. Suatu prestasi yang telah mengejutkan dunia adalah ketika India mampu menghasilkan bom nuklir pada akhir tahun 1990an. Suatu prestasi lain di bidang pengembangan teknologinya adalah pusat IT di Bangalore yang juga disebut sebagai “Silicon Valley” India. Di bidang teknologi persenjataan moderen India juga telah semakin maju. Pada tanggal 14 Mei, 2008, Perdana Menteri Mamohan Singh telah meresmikan DRDO (Defence Research and Development Organisation/Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertahanan) India mengatakan bahwa industri nasional India akan dalam waktu dekat mampu untuk mengembangkan teknolgi mutakhir senjata robotics, sensor dan stealth (teknologi untuk pesawat tempur yang tidak dapat dideteksi radar).

            Sementara itu, di bidang pengembangan sumber daya manusia, India telah berhasil membuat negaranya menjadi sasaran “outsourcing” (mengontrakkan pekerjaan suatu perusahaan kepada tenaga perusahaan lain) oleh negara IT utama seperti AS, selain telah memungkinkannya untuk menopang kemajuan industri teknologinya sendiri, seperti di Bangalore. Keberhasilan India di bidang SDM ini disebakan oleh strategi pembangunan pendidikannya yang memprioritaskan pendidikan ketrampilan tinggi untuk beberapa kelompok siswa tertentu daripada strategi pembangunan pendidikan dasar seperti wajib belajar 6 tahun dan sekarang 9 tahun yang diterapkan di Indonesia.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

            Pertumbuhan ekonomi India untuk beberapa tahun setelah 1984 di tunjukkan pada Tabel I di bawah. Pertumbuhan ekonomi India yang rata-rata di atas 8,0% terjadi setelah tahun 2002. Pertumbuhan yang secara konsisten tinggi ini sebenarnya berkaitan erat dengan perkembangan sektoralnya dan dengan dengan langkah-langkah reformasi ekonomi yang telah dilakukan sejak tahun 1984.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1985	4,5
1986	4,1
1987	3,6
1988	10,1
1989	6,7
2000	4,0
2001	5,9
2002	3,9
2003	8,6
2004	7,6
2005	8,2
2006	9,1

Buah bibir dunia soal perekonomian yang berkembang pesat sekarang ini adalah China dan India. Namun jangan pernah lupa, dua negara itu juga sangat memberi perhatian dengan kehidupan di pedesaan, dan memberi perhatian pada pengembangan sektor pertanian. China tidak hanya piawai menghasilkan produk manufaktur murah tetapi juga sektor pertanian dengan kehadiran peneliti yang sudah banyak membantu sektor pertanian di negara berkembang lainnya.

            Hal serupa juga terjadi dengan India. Negara ini tak segan-segan bersuara lantang membela sektor pertanian dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Dalam perundingan perdagangan dengan ASEAN, India juga tak mudah membuka pasarnya dari serbuan komoditas pertanian ASEAN. Alasannya, taruhannya adalah kepentingan rakyat banyak yang hidup di pedesaan.

            Pada saat pertemuan program PBB yang disusun dalam bentuk Millennium Development Goals (MDGs-21 April 2008) di Postdam-Jerman, Menteri perdagangan India, Kamal Nath dan Menteri Luar Negeri Brazil, Celson Amoroim, terpaksa meninggalkan ruang pertemuan di Potsdam itu. Hal ini disebabkan program PBB yang disusun dalam bentuk MDGs tersebut, yakni “sektor perdagangan adalah salah satu cara mengatasi kemiskinan global yang mendera 2 miliar penduduk dunia, dan semuanya tinggal di negara berkembang” tidak selaras (sama) dengan program yang diajukan oleh pihak negara maju yaitu Kepala Perwakilan Dagang AS Susan Schwab dan Ketua Komisi Perdagangan Uni Eropa (UE) Peter Mandelson.

            Negara maju dalam pertemuan di Postdam tersebut (diwakili AS dan Uni Eropa) menuntut negara berkembang membuka pasar. Namun di sisi lain AS dan Uni Eropa tak bersedia melakukan pemangkasan pada subsidi pertanian yang diberi kepada para petani mereka. Subsidi inilah yang hingga kini menghadang masuknya komoditas pertanian negara berkembang ke negara maju.

Negara Kapitalis : Salah satunya yaitu Amerika Serikat

Ekonomi di Amerika Serikat

            Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. Menurut International Monetary Fund (IMF), PDB AS adalah $15,1 triliun, atau sekitar 22% dari produk dunia bruto, dan dengan nilai pertukaran pasar hampir 19% dari total produk dunia bruto menurut keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB).Jika dihitung sebagai negara tunggal, angka ini merupakan yang terbesar di dunia; PDB nasional AS hanya 5% lebih kecil dari total PDB Uni Eropa yang jumlah populasinya 62% lebih banyak. Di antara negara-negara lainnya, Amerika Serikat menempati peringkat ke-9 di dunia menurut PDB nominal per kapita dan peringkat 6 menurut PDB (KKB) per kapita. Dolar Amerika Serikat adalah cadangan mata uang utama di dunia.

Gambar statistik : 

            Amerika Serikat adalah importir barang terbesar pertama dan eksportir terbesar kedua di dunia, meskipun ekspor per kapita nya masih agak rendah. Pada tahun 2010, total defisit perdagangan Amerika Serikat adalah $635  triliun Kanada, RRC, Meksiko, Jepang, dan Jerman adalah mitra perdagangan utama AS. Pada 2010, minyak adalah komoditas impor terbesar, sedangkan alat transportasi adalah komoditas ekspor terbesar Amerika Serikat RRC dan Jepang adalah dua negara asing terbesar pemegang utang publik AS. Bursa Saham New York di Wall Street adalah bursa saham terbesar di dunia menurut total kapitalisasi pasar

            Pada tahun 2009, sektor swasta diperkirakan menyumbangkan 86,4% bagi perekonomian nasional, diikuti oleh perekonomian pemerintah federal sebesar 4,3% dan perekonomian negara bagian dan pemerintah daerah (termasuk transfer federal) sebesar 9,3 Perekonomian AS tergolong ke dalam perekonomian pascaindustri; sektor jasa menyumbangkan sekitar 67,8% bagi total PDB. Meskipun demikian, AS masih dianggap sebagai kekuatan industri utama di dunia. Ladang bisnis utama menurut penerimaan bisnis bruto berasal dari sektor perdagangan grosir dan ritel; sedangkan menurut pendapatan bersih, bisnis utama perekonomian AS adalah manufaktur.

           

Sektor manufaktur didominasi oleh produk-produk kimia. AS merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia, dan juga importir minyak terbesar. Negara ini juga menjadi produsen terbesar energi nuklir dan listrik, begitu juga dengan gas alam likuid, sulfur, fosfat, dan garam. Meskipun sektor pertanian hanya menyumbangkan kurang dari 1% bagi total PDB,AS merupakan produsen terbesar tanaman jagung  dan kedelai.  Bursa Saham New York adalah bursa saham terbesar di dunia menurut jumlah dagangan dalam dolar. Coca-Cola dan McDonald's adalah dua merek dagang asal AS yang paling terkenal di dunia.

            Pada Agustus 2010, angkatan kerja di Amerika Serikat berjumlah 154,1 juta orang. Sektor pemerintahan adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yang mempekerjakan sekitar 21,2 juta orang. Sedangkan sektor swasta yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor kesehatan dan bantuan sosial, mempekerjakan lebih dari 16 juta orang. Sekitar 12% angkatan kerja di AS telah tergabung ke dalam serikat pekerja, lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat (30% secara keseluruhan). Pada 2011, Bank Dunia menempatkan AS di peringkat teratas negara-negara di dunia dari segi kemudahan dalam merekrut dan memecat tenaga kerja.

            Resesi ekonomi global 2008-2012 sangat memengaruhi perekonomian Amerika Serikat. Sebagai contoh, tingkat pengangguran semakin tinggi, Indeks Kepercayaan Konsumen rendah, pendapatan rumah tangga terus menurun, dan penyitaan serta kebangkrutan pribadi semakin meningkat, yang ujung-ujungnya memicu krisis utang federal, inflasi, dan melonjaknya harga bahan pangan dan minyak bumi. Meskipun data resmi menunjukkan bahwa perekonomian AS sudah pulih, sebuah jajak pendapat pada tahun 2000 menunjukkan bahwa separo warga Amerika menganggap perekonomian AS masih dalam keadaan resesi, bahkan lebih parah lagi, depresi. Pada tahun 2009, AS menjadi negara dengan produktivitas tenaga kerja per orang tertinggi ketiga di dunia, di belakang Luksemburg dan Norwegia. Pada tahun yang sama, AS juga menjadi negara keempat yang paling produktif per jam, di belakang kedua negara yang disebutkan sebelumnya dan Belanda. Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa, tarif pajak penghasilan di AS masih lebih tinggi, sedangkan pajak konsumen tarifnya lebih rendah.

Kesimpulan : Menurut kelompok kami negara yang lebih maju ialah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, karena pada sistem ini yang mengatur semua kegiatan ekonomi ialah pemerintah dan tidak ada campur tangan dari masyarakat. Tentunya lebih terkoordinir serta struktur organisasinya lebih rapih dan baik.

Sumber :

http://younkhendra.wordpress.com/2009/01/26/profil-india

http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat                                              

http://imam-handok-doank.blogspot.com/2011/03/perekonomian-kanada.html

http://www.portalreksadana.com/node/633

http://dashboard.bappenas.go.id/view/ekonomi-amerika-serikat

Kelompok :       -     Anggun Puspa Devi

-          Alin Aprilian

-          Ghema Nugraha

                         -          Ricky Alfiyandi

TOKOH EKONOMI DUNIA

EKONOMI MENURUT ABRAHAM MASLOW

ABRAHAM MASLOW

 Kehidupan manusia memang tidak pernah bisa terlepas dari sebuah kegiatan ekonomi. Sebagaimana 

 dalam buku Abraham Maslow mengenai ekonomi yang selalu mengintari dalam kehidupan manusia   dalam setiap pemenuhan kebutuhan nya.

Ada sebuah herarki kebutuhan yang menyangkut kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hierarki ini begitu dikenal oleh seluruh orang di dunia dalam pembahasan teori ekonomi yang diungkapkan oleh Maslow.

Bahkan dalam pembahasan dalam sebuah trainingmotivasi diri, maka nama Maslow pun tidak pernah luputuntuk disebutkan. Teori yang berkembang pada tahum 1940an telah menjadi inspirasi banyak orang dan tetap menjadi rujukan saat ini.

Teori Ekonomi Dalam Buku Abraham Maslow

Buku Abraham Maslow tentang ekonomi yang selalu berputas dalam kehidupan manusia memang sebuah buku yang cukup bagus. Namun, sayang dalam buku tersebut tidaklah begitu membahas mengenai sebuah kebutuhan manusia yang cukup mendasar.

Kebutuhan spiritual manusia belumlah sempat tersentuh dalam teori hierarki yang dikemukankan oleh Maslow, maka tidak heran bahwa banyak orang yang menganggap bahwa teori tersebut masih mengandung kelemahan yang butuh  sebuah penyempurnaan. Teori hierarki ekonomi yang dikemukakan oleh Maslow adalah sebagai berikut :

• Kebutuhan fisiologi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang di butuhkan manusia, seperti makan,minum,pakaian,dan rumah.
• Kebutuhan keamanan, manusia juga membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan pada dirinya sendiri.
• Kebutuhan sosial, merupakan kebutuhan untuk memiliki seorang teman.
• Kebutuhan penghargaan. Manusia membutuhkan adanya sebuah penghargaan atas apa yang telah dilakukannya, misalnya pujian,piagam,dan lain-lain.
• Kebutuhan aktulisasi diri. Kebutuhan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pemenuhan kebutuhan pada manusia, pada dasarnya tersusun secara bertahap berdasarkan hierarki yang telah disusun oleh Maslow. Ketika seseorang sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, maka barulah dia beranjak ke kebutuhan sosial dan begitu seterusnya.

Ini adalah teori ekonomi yang di kemukan oleh Maslow namun sangat disayangkan pada tahapam atau hierarki tersebut tidaklah terdapat sebuah kebutuhan spiritual yang dibutuhkan oleh manusia, maka tidak heran jika teori tersebut dianggaplah tidak sempurna.

Namun, yang jelas buku Abraham Maslow mengenai ekonomi dan teori  hierarki masih tetap digunakan dan dijadikan sebagai sebuah rujukan.

Sumber :

http://www.bimbingan.org/buku-abraham-maslow-mengenai-ekonomierarki.htm

PERUSAHAAN YANG MEMBANTU PERKEMBANGAN INDONESIA

Kontribusi Kimia Farma dalam Perekonomian Indonesia

      Kimia Farma melalui anak perusahaannya PT. Kimia Farma Apotek terus mengembangkan bisnis dengan memperkuat jaringan layanan ritel farmasi dengan konsep layanan ritel farmasi One Stop Health Care Solution (OSHcS) dan layanan kesehatan terpadu, mulai dari layanan klinik, layanan laboratorium klinik, layanan apotek, dan layanan kesehatan lainnya.

       PT. Kimia Farma juga telah melakukan ekspansi bisnisnya tidak hanya di tingkat nasional tapi juga mulai memasuki tingkat perdagangan internasional. Produk-produk Kimia Farma yang mencakup produk obat jadi dan sediaan farmasi serta bahan baku obat seperti Iodine dan Quinine telah memasuki pasar dinegara : Eropa, India, Jepang, Taiwan dan Selandia Baru. Produk Jadi dan Kosmetik telah dipasarkan ke Yemen, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Sudan, dan Papua New Guinea. Demikian juga untuk produk-produk herbal yang berasal dari bahan alami juga telah dipersiapkan proses registrasinya untuk memasuki pasar baru seperti : Filipina, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain dan Bangladesh. Produk Herbal merupakan target utama korporasi untuk periode mendatang mengingat banyaknya peminat dan pembeli potensial yang telah menunjukkan minat untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan.   

      Dirut PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Rusdi Rosman mengatakan bahwa sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif dan dukungan terhadap program pemerintah di dalam pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di tahun 2013 ini Kimia Farma telah mendirikan 100 Apotek baru dan 100 Klinik baru di seluruh Indonesia. Kini Kimia Farma memiliki lebih dari 500 apotek dan 200 klinik yang siap melayani seluruh peserta BPJS yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2014 mendatang, sehingga pada tahun 2018 akan memiliki 1000-an apotek dan klinik sebagaimana telah dicanangkan sejak 2011 yang lalu.  

     Perusahaan farmasi pelat merah PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) menargetkan kontribusi penjualan obat generik melonjak dari Rp350 miliar menjadi Rp800 miliar tahun ini seiring dengan pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

     Pemberlakuan BPJS Kesehatan itu dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi perseroan, baik potensi kenaikan omzet maupun laba bersih.“Pangsa pasar obat generik mencapai Rp12 triliun dari pelaksanaan program tersebut. Itu diperebutkan oleh 240 industri dan kontribusi obat generik masih relatif kecil, yakni di bawah 10% dibandingkan dengan total pendapatan Kimia Farma. perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp5,3 triliun pada tahun ini atau tumbuh 15,2% dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun lalu Rp4,6 triliun.

     Langkah-langkah tersebut merupakan strategi PT Kimia Farma untuk terus meningkatkan market share dalam upaya memenangkan persaingan yang semakin ketat dengan total jumlah apotek seluruh Indonesia saat ini mencapai 26.451 apotek.

   

     Selain peningkatan market share, Kimia Farma pun fokus menjadi penyedia layanan kesehatan untuk peserta BPJS. Kesiapan tersebut antara lain melalui ketersediaan produk-produk yang terjamin kualitas dan mutunya, kontinuitas produk melalui proses pendistribusian hingga ke pelosok daerah dan juga sebaran layanan kesehatan di seluruh daerah. Saat ini, Kimia Farma juga sudah menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mengelola data base peserta BPJS sehingga memudahkan dalam pelayanan dan monitoring peserta yang berobat ke seluruh jaringan klinik – klinik Kesehatan Kimia Farma.

Sumber : http://market.bisnis.com/read/20140109/192/196472/bpjs-kesehatan-beroperasi-omzet-obat-generik-kimia-farma-kaef-bakal-melonjak

http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_Farma

http://www.kimiafarma.co.id/detail.php?i=358

     

    

PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI

     Dalam upaya mengatasi keseimbangan dan kestabilan pasar,negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yaitu menggabungkan antara sistem demokrasi ekonomi yang perwujudannya berasal dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari,oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
     Ekonomi Indonesia saat ini masih stabil. Meski kondisi ekonomi Indonesia masih di pengaruhi oleh pelemahan ekonomi global dan regional.Ada tanda-tanda stabilitasi sektor keuangan sebagai respons dari kebijakan pemerintah. Baik dari sis Inflasi,nilai tukar,kondisi pasar modal,indikator makri lainnya.Namun,kondisi global dan regional yang tidak menentu sehingga pemerintah juga mewaspadai dan siap atas resiko gejolak yang ada. Masalah yang masih sulit di atasi oleh negara Indonesia antara lain :

1.  Tingginya tingkat pengangguran 
2.  Tingginya tingkat kemiskinan
3.  Tingginya biaya produk
4.  Keputusan pemerintah yang masih belum tepat
5.  Nilai inflasi yang semakin meningkat
6.  Bahan pokok yang masih langka

Maka dari itu pemerintahan Indonesia bagaimanapun caranya harus bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan cepat dan efektif.
Sumber: 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/18/1347455/Menkeu.Perekonomian.Indonesia.Stabil 

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

LATAR BELAKANG

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem perekonomian juga dapat diartikan sebagai cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk keperluan rumah tangga ke pemerintahan dan masyarakatnya, maksudnya sistem ekonomi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya.

 Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Tidak ada satu negarapun yang bisa menerapkan suatu sistem perekonomian secara ekstrim.

Di Indonesia, pemerintah mempunyai peran penting sebagai wasit dalam megawasi jalannya perekonomian. Pemerintah perlu mendukung dan melindungi para pelaku ekonomi atau masyarakat ekonomi lemah demikian pula terhadap para pengusaha muda, dengan berbagai kebijakan yang meringankan, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh mandiri.
Definisi Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah demokrasi ekonomi yaitu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki landasan idiil Pancasila serta landasan konstitusional UUD 1945.

Ciri ciri sistem perekonomian demokrasi ekonomi :

Ø Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Ø Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ø Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ø Hak milik peorangan diakui pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Ø Fakir miskin dan anak anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

    
    Ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi :

Ø Sistem persaingan bebas (free fight liberalism) yang akan menyebabkan homo humini lupus.

Ø Sistem etatisme yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendominasi perekonomian sehingga akan mematikan potensi dan daya kreasi masyarakat.

Ø Sistem monopoli yang memusatkan kekuasaan ekonomi pasa satu kelompok yang akan merugikan masyarakat.

·        LANDASAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

Secara normatif  landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka  sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan  yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan  merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya,  yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUD tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945. Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

Di dunia ini sistem ekonomi yang ada dapat dibagi atas tiga, sistem ekonomi  kapitalis yang berorientasi pada kebebasan dan penumpukkan modal, sistem  ekonomi sosialis yang fokus pada pemerataan dan kesejahteraan bersama, serta  sistem ekonomi campuran yang merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi di atas.

Indonesia adalah Negara yang termasuk menganut sistem ekonomi campuran yaitu menggabungkan antara sistem ekonomi kapitalis dengan liberal. Lebih tepatnya Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang perwujudannya berasal dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

SEJARAH PERKEMBANGAN

• 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi).

• 1959-1966 : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin).

• 1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi).

• 1998-sekarang : sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Dalam suatu negara, proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal (domestik) dan eksternal (global). Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu kondisi fisik (iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas SDA, SDM yang dimiliki, dan kondisi awal perekonomian. Sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

         Sudah hampir 66 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa orde lama hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada. Sistem perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Pemerintahan pada masa :

1. Orde lama, 
2. Orde baru, dan
3. Reformasi.

Sejak berdirinya negara RI, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu yang telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Seperti Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai cita-cita tolong menolong adalah koperasi namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Menurut UUD 1945, sistem perekonomian Indonesia tercantum dalam pasal-pasal 23, 27, 33 & 34. Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang di antaranya adalah (Suroso, 1993) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya :

1.Free fight liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali.

2.Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan.

3.Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok       tertentu.

     Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, Demokrasi Ekonomi dan “mungkin campuran”, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950an- 1957an merupakan bukti sejarah  adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, yang mewarnai sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1960an sampai dengan masa orde baru.

     Walaupun demikian, semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:

1. Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan di bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung mentitikberatkan pada masalah politik, bukan masalah ekonomi.
2. Kelanjutan dari akibat di atas, dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru di alokasikan untuk kegiatan politik & perang.
3. Faktor berikutnya adalah terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (setiap parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13x kabinet yang berganti pada saat itu. Akibatnya program-program dan rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas.

       Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Selain itu, putusan individu dan partai lebih didominankan daripada kepentingan pemerintah dan negara. Cenderung terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950- 1957) dan etatisme (1958- 1965)

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

             Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.       Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif dan anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Para Pelaku Ekonomi

Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu :

•           Pemilik faktor produksi
•           Konsumen
•           Produsen

Dan jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi:

• Ø  Sektor rumah tangga
• Ø Sektor swasta
• Ø Sektor pemerintah, dan
• Ø Sektor luar negeri

Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok (sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi), sesuai dengan konsep Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan, Pemerataan, dan kesatabilan Ekonomi), maka masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai berikut :

• •      Koperasi Pemerataan hasil ekonomi Pertumbuhan kegiatan ekonomi Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
• •      Swasta Pertumbuhan kegiatan ekonomi Pemerataan hasil ekonomi Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
• •      Pemerintah BUMN Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi Pemerataan hasil ekonomi Pertumbuhan kegiatan ekonomi.

•      ORDE REFORMASI

Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum memberikan perubahan yang cukup baik dalam bidang ekonomi. Kebjakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkam negara dari keterpurukan sedangkan banyak persoalan yang harus dihadapi dari masa orde baru yaitu masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Dikarenakan presiden terlibat skandal yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat akhirnya kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.


Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecah adalah pemulihan ekonomi dan penegakkan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemun Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

Kebjakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perushaaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1%. Namun, kenaikan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Pada masa ini juga didirikannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam pelaksanaannya KPK belum dalam memberikan bukti yang konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal korupsi sangat menganggu jalannya pembangunan nasional dan banyak para investor yang ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena permasalahan ini.

              Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa kepemimpinan SBY, beliau telah membuat kebijakan yang kontroversi yaitu dengan naiknya harga BBM, hal ini dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan untuk menaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan pendapat nasional Indonesia. Kebijakan tersebut diikut sertakan dengan keluarnya kebijakan pemerintah dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, BLT tersebut tidak berjalan dengan lancar karena tidak sampai ke tangan yang berhak dan menimbulkan permasalahan sosial. Dikit demi sedikit presiden juga mulai memberantas korupsi, karena korupsi itu merugikan negara dan juga mengambil hak rakyat. Hal tersebut sangat mendapat respon positif dari masyarakat, dalam penanganan masalah korupsi ini presiden tidak memancang bulu siapa pun yang berbuat korupsi dan apapun jabatannya yang melakukan tindak korupsi akan diadili sesuai undang-undang yang berlaku.

Perekonomian Indonesia saat ini bisa dibilang menganut sistem liberalis/kapitalis. Hal ini dapat dilihat karena pemerintah membebaskan rakyatnya untuk beraktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada akhirnya kaum pemodallah yang memegang kekuasaan penting dalam kegiatan ekonomi ini, sehingga yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin menjadi lebih miskin. Sistem perekonomian ini dirasakan belum mampu membuat masyarakat sejahtera.

Dengan adanya masalah-masalah dalam perekonomian Indonesia diharapkan pemerintah dapat lebih peka untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat semuanya dapat hidup sejahtera. Selain itu, masalah KKN yang semakin maraknya terjadi yang dapat menghancurkan negara ini bisa dapat diatasi dengan baik. Seperti halnya mereka yang memakai uang negara, seharusnya uang tersebut bisa saja digunakan untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang  tidak mampu, karena dengan seperti itu pemerataan kesejahteraan rakyat bisa saja terjadi.

Sumber :

http://kentanggaul.blogspot.com/2013/03/sistem-perekonomian-indonesia.html

http://hasmitaoktiani.wordpress.com/2012/06/07/sejarah-perekonomian-indonesia/